POLITIK IDENTITAS DALAM KONTESTASI PILKADA PEMILIHAN WALIKOTA SERENTAK 2024 DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA

Oleh : Febrianty Kurais C1E122005

    Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu perhelatan politik yang diprediksi akan sarat dengan dinamika dan strategi yang kompleks. Salah satu fenomena yang tak terhindarkan dalam kontestasi politik ini adalah politik identitas. Politik identitas merujuk pada penggunaan identitas sosial seperti agama, etnis, suku, dan budaya sebagai alat mobilisasi politik guna meraih dukungan elektoral. Di wilayah dengan keragaman demografi seperti Kendari, politik identitas memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi hasil pilkada.

    Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, dikenal dengan keanekaragaman etnisnya, seperti Suku Tolaki, Buton, Muna, Bugis, dan lainnya. Masing-masing kelompok memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika sosial-politik setempat. Potensi terjadinya penggalangan suara berdasarkan identitas ini menjadi isu yang menantang bagi demokrasi dan persatuan masyarakat Kendari.

    Dalam pilkada, politik identitas sering kali dijadikan strategi oleh para kandidat dan partai politik untuk memperoleh simpati dan dukungan suara. Hal ini bisa terjadi melalui pendekatan-pendekatan seperti retorika yang menekankan kekerabatan etnis, penonjolan nilai-nilai keagamaan, atau klaim sejarah lokal yang menguntungkan kelompok tertentu. Politik identitas dalam konteks ini bisa memberikan dampak positif maupun negatif.

    Dari sisi positif, politik identitas dapat berperan sebagai instrumen untuk mengakui keberagaman dan mempromosikan keterwakilan berbagai kelompok dalam proses politik. Dengan mengedepankan aspek identitas, calon pemimpin bisa menunjukkan kedekatan dengan konstituen mereka, memahami kebutuhan spesifik komunitas, dan menawarkan kebijakan yang relevan. Di Kendari, di mana budaya dan adat istiadat masih sangat dihargai, kandidat yang mampu menggabungkan kepekaan budaya dalam kampanyenya cenderung mendapatkan dukungan yang luas.

    Namun, dampak negatif dari politik identitas tidak bisa diabaikan. Jika digunakan secara berlebihan atau dalam bentuk eksklusif, politik identitas dapat memicu fragmentasi sosial, polarisasi, dan ketegangan antarkelompok. Kampanye yang terlalu berfokus pada identitas tertentu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan komunitas lain yang merasa diabaikan. Ini berpotensi meningkatkan konflik horizontal dan mengurangi kepercayaan terhadap proses demokrasi itu sendiri.

    Mengantisipasi dampak negatif ini, semua pihak—baik kandidat, partai politik, maupun masyarakat sipil—memiliki peran penting dalam menjaga agar kontestasi politik di Kendari berjalan secara damai dan inklusif. Para kandidat diharapkan dapat mengedepankan isu-isu substantif yang menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti perbaikan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, ketimbang hanya berfokus pada politik identitas semata.

    Partai politik juga perlu menunjukkan komitmen mereka dalam mempromosikan persatuan dan meredam potensi perpecahan dengan mengedepankan narasi kampanye yang merangkul seluruh elemen masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga pengawas pemilu dan organisasi masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye agar tidak ada pelanggaran yang memicu konflik sosial.

    Masyarakat Kendari juga diharapkan semakin kritis dan bijaksana dalam menyikapi retorika politik identitas. Kesadaran untuk menilai kandidat berdasarkan kualitas kepemimpinan dan program kerja yang ditawarkan, bukan hanya faktor identitas, dapat menjadi penyeimbang dalam menghindari politik yang bersifat destruktif.

    Kesimpulannya, pilkada serentak 2024 di Kota Kendari akan menjadi ujian penting dalam melihat bagaimana politik identitas dikelola di tingkat lokal. Jika dimanfaatkan dengan bijak, politik identitas bisa menjadi alat yang memperkuat kohesi sosial dan partisipasi politik. Namun, jika disalahgunakan, ia berpotensi mengancam harmoni dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan kontestasi politik yang sehat, inklusif, dan berfokus pada kemajuan bersama.